Komnas Perempuan Kecam Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi oleh Bupati Kupang, Desak Penegakan Hukum Tegas
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengecam dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede. Kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun tersebut mendapat perhatian serius karena melibatkan pejabat publik yang semestinya bertanggung jawab melindungi masyarakat.
Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, menegaskan bahwa pihaknya memberikan dukungan kepada korban agar segera memperoleh perlindungan, pendampingan, serta layanan pemulihan secara berkelanjutan.
"Komnas Perempuan memberikan dukungan untuk korban mendapatkan perlindungan segera dan layanan akses pemulihan secara berkelanjutan sejak dia melaporkan," kata Dahlia kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
Baca: Polri Minta LPSK Lindungi 6 Saksi Kasus Penyadapan Prabowo, Penyidikan Memasuki Babak Baru
Selain memberikan dukungan kepada korban, Komnas Perempuan juga mendorong Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, untuk mengambil tanggung jawab dalam memastikan perlindungan dan pendampingan terhadap korban beserta keluarganya.
Dahlia menilai dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik dalam kasus kekerasan seksual merupakan persoalan serius. Terlebih, dugaan tersebut berkaitan dengan iming-iming pekerjaan yang diduga digunakan untuk mendekati korban.
Baca: Roy Suryo Soroti Perbedaan Ijazah Jokowi di Persidangan, Pertanyakan Emboss dan Watermark
"Komnas Perempuan mengecam dugaan penyalahgunaan kewenangan kekuasaan sebagai kepala daerah, dengan menggunakan iming-iming pekerjaan yang menjadi modus korban terjerat dari upaya tindakan kekerasan seksual berupa perkosaan," katanya.
Komnas Perempuan Desak Polisi Terapkan Pasal Berlapis
Komnas Perempuan turut mendesak aparat kepolisian agar menangani perkara tersebut secara transparan dan akuntabel. Penegakan hukum diminta mempertimbangkan penerapan ketentuan pidana pemberatan serta pasal-pasal berlapis dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), KUHP, dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Baca: Sumpah Pemuda: Dari Ikrar Persatuan Menuju Perlawanan Terhadap Ketidakadilan
Lembaga tersebut juga mengingatkan pentingnya memastikan tidak terjadi penghilangan barang bukti maupun upaya memengaruhi saksi selama proses penyelidikan dan penegakan hukum berlangsung.
Tak hanya itu, Komnas Perempuan meminta Gubernur NTT dan Kementerian Dalam Negeri mengambil langkah tegas terhadap dugaan kasus yang melibatkan kepala daerah tersebut.
Baca: Sumpah Pemuda: Dari Ikrar Persatuan Menuju Perlawanan Terhadap Ketidakadilan
"Mendesak Gubernur dan Kemendagri bertindak tegas segera melakukan pemeriksaan secara transparan dan memberhentikan secara tidak hormat kepala daerah tersebut, serta mendukung jaminan restitusi bagi korban sejak awal," ujar Dahlia.
Menurut Komnas Perempuan, dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik tidak hanya berdampak terhadap korban, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM), khususnya bagi perempuan.
Polda NTT Tangani Laporan Dugaan Kekerasan Seksual
Baca: Dua Jasad Kembali Ditemukan di Pesisir Seruyan, Total 9 Jenazah
Sebelumnya, Bupati Kupang Yosef Lede dilaporkan atas dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21).
Peristiwa yang dilaporkan tersebut diduga terjadi di salah satu kompleks rumah dinas di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Baca: 5 Jurnalis Hilang di Anak Krakatau, Ini Kronologi dan Upaya SAR
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Henry Novika Chandra, membenarkan bahwa pihak kepolisian tengah menangani laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual tersebut.
"Ditres PPA dan PPO Polda NTT tengah menangani laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21) dengan seseorang berinisial YL (Yosef Lede) sebagai pihak terlapor," ujar Henry dalam keterangannya,Sabtu (14/11/2026).
Hingga berita ini disusun, perkara tersebut masih dalam penanganan kepolisian. Dugaan tindak pidana yang dilaporkan perlu dibuktikan melalui proses hukum dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan memastikan hak-hak korban terpenuhi. (SM)
